Kemajuan teknologi informasi yang pesat dewasa ini
telah memasuki berbagai bidang, tidak terkecuali pemerintahan.

Salah satu hal yang sedang hangat dibicarakan berkaitan
teknologi informasi dan komunikasi adalah e-Government (electronic
government), yaitu suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet
maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan
efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan
pemerintah.

E-Government bisa disamakan dengan online
government, yaitu pelayanan pemerintah berbasis internet, seperti
portal, website, email, blog, dan sebagainya.

Adapun e-Government
yang tidak berbasis internet, seperti telepon, fax, SMS, MMS,
Bluetooth, CCTV, dan lainnya.

Beberapa negara yang sudah cukup
maju dalam memanfaatkan e-Government antara lain adalah New Zealand,
Singapore, dan Amerika Serikat. Indonesia pun sudah mulai memanfaatkan
potensi e-Government dalam berbagai sektor.

Hal ini bisa kita
lihat dari media massa yang mempromosikan kemudahan mengakses fasilitas
dan pelayanan pemerintah.

Tengok saja iklan dalam sektor pajak,
yang dari iklan tersebut bisa kita lihat pemerintah dengan slogannya
ingin menunjukkan bahwa pelayanan sektor pajak kini tidak lagi
merepotkan, tidak berbelit-belit, dan menawarkan berbagai kemudahan dan
keuntungan bagi yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak.

Diharapkan
dengan kemudahan ini, masyarakat akan tertarik membuat NPWP dan
membayar pajak. Pemerintah diuntungkan dengan masyarakat yang membayar
pajak, dan masyarakat pun diuntungkan dengan diberi kemudahan dalam
menunaikan kewajibannya.

Adapun hal lain yang dapat kita rasakan
sekarang ini adalah dalam hal pelayanan umum.

Kita dapat mencari
informasi, mengirim saran, mengajukan permintaan, maupun menyampaikan
keluhan terhadap pelayanan pemerintah secara praktis, dengan begitu
respon pun akan lebih cepat kita rasakan.

Inti dari e-Government
adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam
mengakses pelayanan pemerintah, dan menjembatani kepentingan masyarakat
dengan pemerintah.

Namun kita harus mengetahui ada hal penting
dari e-Government, yakni komputerisasi.

Pemerintah harus
mempertimbangkan berbagai kendala yang mungkin dihadapi, antara lain
keterbatasan dan kemampuan masyarakat yang tentunya beragam dalam hal
bahasa, teknologi, pendidikan, aksesibilitas, adaptasi dan lain-lain,
yang dapat berpengaruh pada pemanfaatan e-Government.

Walaupun
Indonesia masih terbilang baru dalam pemanfaatan e-Government, namun
sudah bisa kita rasakan manfaatnya sekarang dan ke depannya masih banyak
potensi yang bisa diambil untuk memajukan performa pelayanan pemerintah
terhadap masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF