Yogyakarta -
Peristiwa Madiun 1948 atau dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai
pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Moeso ternyata tidak dtemukan bukti
keterlibatan
Uni Soviet. Tidak ada instruksi langsung dari Uni Soviet, namun Moeso
lebih terinspirasi kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) atas kelompok
nasionalis pimpinan Dr Sun Yat Sen.

"Jalan baru Republik
Indonesia-nya Moeso sebagai pedoman gerakan komunis di Indonesia lebih
sebagai kreatifitas Moeso sendiri daripada cetak biru dari Kremlin.
Moeso lebih terpikat cara-cara PKC," ungkap sejarawan Dr Budiawan dalam
bedah buku "Dari Moskow ke Madiun?, Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik
Uni Soviet -Indonesia 1947-1953" karya Larissa M. Efimova di Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Rabu
(13/10/2010).

Menurut Budiawan dalam pandangan kaum intelektual
baik barat maupun Indonesia, bahkan penulisan sejarah resmi menyebutkan
peristiwa Madiun 1948 adalah sebagai berdirinya negara boneka Soviet,
pemberontakan yang didukung Soviet yang komunis dan pemerintahan Soviet
di bawah Moeso. Dengan kata lain ada keterlibatan Uni Soviet atas
peristiwa itu.

Namun dalam dokumen yang sudah diklasifikasikan
oleh Indonesianis asal Rusia, Prof Larissa M. Efimova, menunjukkan tidak
ditemukan bukti-bukti  mengenai perintah Moskow secara instruktif dan
pasti kepada Moeso.

"Karya M. Efimova menunjukkan tidak ada garis perintah langsung. Dari
dokumen-dokumen yang ada, dapat disimpulkan Moeso menuangkan pandangan dan
gagasan sendiri politiknya," kata Budiawan yang juga penerjemah kumpulan tulisan Efimova tersebut.

Budiawan
mengatakan Moeso pulang ke Indonesia bulan Agustus 1948 lebih didasari
atas keprihatinan terpecah dan tercerai-beraninya kaum kiri pimpinan
Amir Syarifuddin Cs. Moeso waktu itu ingin menyelamatkan kaum kiri
terhadap tekanan kelompok lain.

Buku tersebut setebal 171 halaman
yang diterbitkan oleh Syarikat Indonesia dan Kelopak Semata (Kelompok
Penyimak Sejarah Masyarakat Tanah Air). Buku ini juga mengungkap seputar
awal mula hubungan Indonesia-Uni Soviet antara tahun 1947-1953
berdasarkan data-data resmi di Rusia yang telah diklasifikasi setelah
Soviet pecah tahun 1989.

Dari data-data tersebut kata Budiawan,
terungkap bahwa bagi Soviet, Indonesia bukan arena untuk menyebarkan
pengaruh politiknya terutama saat perang dingin. Sesuai perjanjian Yalta
oleh Inggris, AS dan Soviet, Soviet lebih mengarahkan ke Eropa Timur,
dan AS ke Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Sedangkan Inggris ke
wilayah Asia Tenggara. "Pimpinan Soviet lebih patuh pada perjanjian
internasional," katanya.

Dia menegaskan berdasarkan kajian Efimova terungkap bila Indonesia setelah
kemerdekaan
mencoba mendekati Soviet dengan membuka jalur hubungan diplomatik
seperti yang dilakukan Menlu waktu itu LN Palar untuk mendapatkan
dukungan internasional. Dalam catatan Efimova, Soviet-lah yang mungkin
merupakan negara pertama yang menyeret Indonesia ke dalam kancah perang
dingin. Namun Indonesia juga mampu memanfaatkan rivalitas dalam perang
dingin untuk kepentingan nasionalnya.

"Saat itu Soviet juga
sangat hati-hati terhadap Indonesia terutama saat ada penjajakan
pembukaan jalur hubungan diplomatik. Bagi kelompok antikiri sendiri juga
khawatir bila hubungan dengan Soviet dibuka akan dimanfaatkan oleh
kelompok kiri," tutup dia. (bgs/anw)

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF