User Name Password Register Forgot Password.!?
**OPENMADIUN DOT COM** Membuka Madiun Dengan Santun - OpenHouse, Opensource, Openminded, OpenBooks,...

Mari Cermati RUU Konvergensi Telematika

Kamis, 5 Januari 2012 16:28:24 - oleh : admin
Mari Cermati RUU Konvergensi Telematika

Persoalan hak warga negara dalam RUU Konvergensi Telematika menjadi
pokok yang krusial. RUU Konvergensi Telematika menyederhanakan hak warga
negara menjadi sekadar persoalan hak konsumen atau pengguna. Penelitian
SatuDunia (2011) menyimpulkan telah terjadi pereduksian hak warga
negara menjadi sekedar hak konsumen.


“Meskipun berkali-kali disebutkan kata masyarakat dalam RUU
Konvergensi Telematika, namun di batang tubuh RUU ini justru tidak ada
satu pasal pun yang mengatur hak warga negara. RUU ini hanya mengatur
perlindungan konsumen tapi bukan warga negara,” ujar Firdaus Cahyadi,
Manager Knowledge Management SatuDunia saat kunjungan ke COMBINE
Resource Institution (8/12/2011).


Apa yang menbedakan hak warga negara dan konsumen? Bagi Cak Daus,
panggilan akrab Firdaus Cahyadi, hak konsumen muncul didasarkan atas
hubungan transaksional dengan korporasi. Sementara hak warga negara
muncul didasarkan atas kontrak sosial yang dibuat antara negara dan
warganya.


“Dalam kontrak sosial itu, negara diberikan mandat untuk menghormati,
melindungi dan memenuhi hak warganya. Termasuk hak warga atas
pembangunan dalam hal ini termasuk pembangunan telematika,” lanjutnya.


Dalam pasal 38 RUU Konvergensi Telematika memang disebutkan bahwa
pelaksanaan kewajiban pelayanan universal telematika menjadi tanggung
jawab pemerintah. Kewajiban pelayanan universal telematika adalah
kewajiban penyediaan layanan telematika agar masyarakat, terutama di
daerah terpencil atau belum berkembang, mendapatkan akses layanan
telematika. Sayangnya di RUU Konvergensi Telematika itu tidak disebutkan
mengenai hak warga negara jika layanan universal gagal dipenuhi
pemerintah. Apakah warga negara berhak komplain atau bahkan mengajukan
gugatan jika layanan universal telematika itu gagal disediakan
pemerintah.


“Tidak jelas apa hak warga. Hak warga negara untuk komplain dan menggugat itu tidak disebutkan dalam RUU,” tegas Cak Daus.


Di sisi lain dalam RUU Konvergensi Telematika ini mengatur
perlindungan mengenai hak konsumen atau pengguna telematika. Dalam RUU
ini hak warga negara telah direduksi menjadi hak konsumen. Hak kita
untuk komplain bahkan menggugat tidak ada payung hukumnya selama kita
belum menjadi konsumen produk telematika.


“Hak warga yang tinggal di pelosok Indonesia untuk komplain dan
menggugat akibat kegagalan pemerintah menyediakan layanan universal
telematika tidak mendapat perlindungan sama sekali dalam RUU ini,”
pungkasnya.


Berkas RUU Konvergensi Telematika bisa diunduh di sini.

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Nasional" Lainnya

Jadwal KA Madiun per 1 April 2013

KA Arah Jakarta

Jakarta/Jogja/Purwokerto :

Madiun Jaya (krdAC) - 06.00
    Madiun - Yogyakarta

Sancaka Pagi (eks/bis) - 10.25
    Surabaya - Yogyakarta

Logawa (eko) - 11.43
    Jember-Purwokerto

Malioboro (eks/ekoAC) - 12.53
    Malang - Yogyakarta

Brantas (ekoAC) - 13.44
    Kediri-Tanjung Priuk

Madiun Jaya (krd AC) - 14.50
    Madiun - Yogyakarta

Gaya Baru Malam Sltn (eko) - 14.24
    Surabaya-Jakarta Kota

Sri Tanjung (eko) - 16.35
    Banyuwang...selengkapnya..

Statistik Situs

Visitors :119375 Org
Hits : 351935 hits
Month : 1745 Users
Today : 98 Users
Online : 1 Users